BATAM, SentinelPraja.com — Keberadaan sebuah Bar & Cafe di kawasan permukiman Kampung Telaga Rindu, Nongsa, Batam, kembali menjadi sorotan. Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar aktivitas usaha, melainkan menyangkut legalitas perizinan, peruntukan lahan, kesesuaian tata ruang, hingga efektivitas pengawasan dan penindakan pemerintah daerah.
Lokasi usaha yang berdampingan langsung dengan lingkungan tempat tinggal warga juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatutan keberadaan usaha dengan aktivitas hiburan malam di kawasan yang dihuni masyarakat, termasuk keluarga dan anak-anak.
Publik mempertanyakan, apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan untuk kegiatan usaha Bar & Cafe, dan apakah seluruh aktivitas yang berlangsung telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki?
Anak-Anak dan Lingkungan Permukiman Jadi Perhatian
Keberadaan tempat hiburan yang berada di tengah lingkungan permukiman dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Lingkungan permukiman bukan sekadar ruang tempat bangunan berdiri, tetapi juga ruang sosial tempat keluarga membesarkan anak-anak. Karena itu, aktivitas usaha yang berpotensi menghadirkan hiburan malam, konsumsi minuman beralkohol, musik dengan intensitas tinggi maupun aktivitas lain yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan permukiman harus mendapat pengawasan ketat.
Kekhawatiran masyarakat bukan berarti menolak seluruh kegiatan usaha. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengabaikan kenyamanan warga, ketertiban umum, perlindungan anak, serta kepentingan lingkungan sosial di sekitarnya.
Jangan sampai anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut justru setiap hari berhadapan dengan aktivitas yang tidak sesuai dengan lingkungan tumbuh kembang mereka.
Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah sudah melakukan kajian dan pengawasan terhadap dampak aktivitas usaha tersebut terhadap lingkungan permukiman? Jika belum, maka kondisi ini patut menjadi perhatian.
Satpol PP Jangan Hanya Menunggu Laporan
Sorotan berikutnya tertuju kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum, Satpol PP dinilai perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas usaha tersebut sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat apakah tempat usaha memiliki NIB.
Petugas perlu memastikan jenis kegiatan usaha, dokumen perizinan, kesesuaian aktivitas di lapangan, ketentuan operasional, serta kepatuhan terhadap aturan daerah.
Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu menunggu tindakan yang tegas dan terukur.
Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan dinyatakan legal dan sesuai ketentuan, pemerintah juga harus berani menjelaskan dasar legalitasnya kepada publik.
Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa pengawasan baru dilakukan setelah persoalan menjadi viral atau ramai diberitakan.
Lahan dan Peruntukan Dipertanyakan
Hal lain yang tidak kalah penting adalah status serta peruntukan lahan tempat usaha tersebut berdiri.
Pemerintah perlu memastikan apakah bidang tanah tersebut berada pada zona yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha Bar & Cafe atau justru merupakan kawasan yang peruntukannya lebih diarahkan untuk permukiman.
Sebab, persoalan pemanfaatan ruang tidak berhenti pada siapa pemilik atau pengelola sebuah usaha.
Yang harus dijawab adalah apakah kegiatan yang berlangsung sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika lahan tersebut berada dalam kawasan permukiman, perlu dijelaskan secara terbuka apakah terdapat ketentuan yang memungkinkan kegiatan usaha dengan karakter seperti Bar & Cafe beroperasi di lokasi tersebut.
Publik berhak mendapatkan kepastian berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan instansi berwenang, bukan sekadar pernyataan bahwa usaha tersebut telah memiliki izin.
Jangan Sampai Izin Hanya Menjadi Formalitas
Memiliki Nomor Induk Berusaha bukan berarti seluruh persoalan legalitas otomatis selesai.
Pemerintah tetap perlu memastikan kesesuaian antara KBLI atau jenis kegiatan yang didaftarkan, izin atau persyaratan usaha, lokasi, pemanfaatan ruang, serta aktivitas faktual di lapangan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap Bar & Cafe tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.
Apa yang tercantum dalam dokumen harus dibandingkan dengan apa yang benar-benar berlangsung di lokasi.
Jika izin menyatakan kegiatan tertentu, tetapi praktik di lapangan menunjukkan aktivitas yang berbeda, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Dugaan Backing Inisial “L” Harus Dibuktikan
Di tengah sorotan tersebut, muncul pula informasi dan dugaan di masyarakat mengenai adanya pihak tertentu berinisial “L” yang disebut-sebut memberikan backing atau perlindungan terhadap aktivitas usaha tersebut.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan konfirmasi dari pihak yang disebut maupun hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Karena itu, isu mengenai inisial “L” justru perlu dijawab secara objektif.
Jika benar terdapat pihak yang memberikan perlindungan terhadap usaha yang melakukan pelanggaran, siapa pun orangnya, tentu tidak boleh ada perlakuan khusus.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, pihak yang disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Hukum tidak boleh kalah oleh nama besar, kedekatan, maupun dugaan adanya backing.
Pemko Batam Ditunggu Sikap Tegas
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Batam dan instansi teknis terkait.
DPMPTSP perlu menjelaskan status perizinan dan jenis kegiatan usaha yang tercatat. Instansi yang menangani tata ruang perlu memastikan peruntukan lokasi. Sementara Satpol PP perlu memastikan aspek ketertiban umum dan kepatuhan terhadap ketentuan daerah sesuai kewenangannya.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Jika terdapat pelanggaran, lakukan penindakan sesuai aturan.
Dan jika benar terdapat pihak yang mencoba memengaruhi atau menghalangi proses pengawasan, maka hal tersebut juga harus diperiksa secara objektif.
Jangan sampai kawasan permukiman menjadi ruang abu-abu bagi aktivitas usaha yang seharusnya berada pada lokasi dan peruntukan yang tepat.
Masyarakat Telaga Rindu tidak membutuhkan konflik. Mereka membutuhkan kepastian bahwa lingkungan tempat tinggal mereka tetap aman, tertib dan layak bagi keluarga serta anak-anak.
Kini publik menunggu satu hal : Satpol PP turun, periksa, buka fakta dan bertindak sesuai aturan.
Sebab ketika sebuah usaha berdiri di tengah permukiman, persoalannya bukan hanya tentang keuntungan bisnis. Ada hak warga atas lingkungan yang tertib, ada kepentingan keluarga, ada masa depan anak-anak, dan ada kewajiban pemerintah untuk memastikan hukum berlaku secara adil.
Jika legal, buktikan legalitasnya. Jika sesuai tata ruang, jelaskan peruntukannya. Jika melanggar, tindak. Dan jika ada backing, ungkap berdasarkan bukti.
