BATAM — Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam forum bersama insan pers di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (26/8/2026), menuai sorotan tajam.
Li disebut mempersoalkan pemberitaan media yang dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah. Dalam forum tersebut, ia meminta media yang selama ini menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menentukan sikap: melanjutkan kemitraan atau mengakhirinya.
“Masih mau kerja sama nggak? Katakan di sini. Kalau nggak, selesai kita hari ini, putus hubungan kita. Putus hubungan, putus pertemanan.”
Pernyataan tersebut langsung memunculkan pertanyaan serius: apakah kerja sama pemerintah dengan media hanya sebatas hubungan profesional, atau dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi sikap pemberitaan?
Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Media bukan corong pemerintah dan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pejabat publik merupakan bagian dari ruang demokrasi. Sebaliknya, media juga tetap wajib bekerja berdasarkan fakta, keberimbangan, akurasi, dan kode etik jurnalistik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kemitraan komersial dan kebebasan redaksi seolah ditempatkan dalam satu meja tawar-menawar. Jika sebuah media harus memilih antara mempertahankan kerja sama atau tetap kritis, publik berhak mempertanyakan batas antara kemitraan dan tekanan terhadap independensi pers.
Polemik ini bukan sekadar soal satu media atau satu pemberitaan. Ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana pemerintah dapat menggunakan hubungan kemitraan sebagai respons terhadap kritik media?
Sejumlah organisasi dan pemerhati pers juga telah memberikan tanggapan berbeda terhadap pernyataan tersebut. Ada yang menilai hubungan pemerintah-media harus tetap profesional dan tidak boleh mengendalikan isi pemberitaan, sementara pihak lain menekankan pentingnya kemitraan yang transparan dan sesuai aturan.
Sentinelpraja menilai persoalan ini layak mendapat penjelasan terbuka dari Pemko Batam dan BP Batam. Apakah pemutusan kemitraan benar-benar akan diberlakukan terhadap media yang tetap menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial?
Publik menunggu jawabannya.
